Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI - Sebelumnya admin telah membagikan artikel yang sangat erat hubungannya dengan Indonesia Merdeka Pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dan untuk lebih melengkapi postingan di atas, langsung saja anda menyimak penjelasan berikut tentang Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI.

Sejarah Perundingan yang sudah-sudah menunjukkan bahwa pokok kesulitan terletak pada permasalahan kedaulatan, yaitu kedaulatan Belanda berdasarkan sejarah. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Proklamasi, sudah tercetus revolusi di Indonesia.

Setelah itu, perjuangan bangsa Indonesia mengalir dalam satu saluran tertentu, karena waktu itu bangsa Indonesia sudah menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Setelah hari ini jugalah bangsa Indonesia bertindak ke luar atas nama negaranya yang diwujudkan dalam RI Kutipan Pidato Hatta dalam Konferensi Meja Bundar

Sudah cukup lama bangsa Indonesia menikmati kemerdekaan. Sebagai negara yang besar, dengan wilayah yang luas, dan penduduk yang banyak, kedaulatan dan keutuhan negara menjadi sebuah tantangan. Para pemimpin dan rakyat selalu berjuang untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang luas dan besar jumlah penduduknya, apakah kamu melihat ancaman terhadap negara kita? Apakah masih ada ancaman asing terhadap kedaulatan bangsa Indonesia? Apakah masih ada gerakan yang ingin memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah masih ada yang meragukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan landasan hukum Negara Republik Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pantas kita renungkan, karena ancaman dan tantangan akan selalu ada baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman terhadap kelangsungan NKRI terjadi sejak Negara Indonesia terbentuk pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bagaimana bentuk ancaman-ancaman terhadap kelangsungan Negara Republik Indonesia? Bagaimana para pahlawan dan tokoh kita menghadapinya? Kajian lebih dalam masalah ini harus kita lakukan, agar sebagai generasi penerus kita dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman terhadap kelangsungan Negara Indonesia.

Hatta berpidato dalam Konferensi Meja Bundar

A. Menganalisis Perkembangan dan Tantangan Awal Kemerdekaan

Monumen Tugu Pahlawan Surabaya

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Belanda yang telah ratusan tahun merasakan kekayaan Indonesia enggan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia II merasa memiliki hak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia dan menancapkan kolonialisme dan imperialismenya. Sementara kondisi sosial ekonomi Indonesia masih sangat memprihatinkan, perangkat-perangkat kenegaraan juga baru dibentuk, Indonesia ibarat bayi baru lahir masih lemah, tetapi merdeka adalah harga mati. Berbagai upaya bangsa asing untuk menguasai kembali bangsa Indonesia ditentang dengan berbagai cara. Pertempuran heroik dengan korban ribuan jiwa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terhitung dengan jelas berapa jumlah korban jiwa dari pertempuran mempertahankan bangsa Indonesia tersebut, bahkan banyak pahlawan tidak dikenal yang berguguran. Nah, bagaimana kondisi awal Indonesia merdeka dan bagaimana proses perjuangan bangsa Indonesia berikutnya? Mari kita telusuri melalui kajian di bawah ini!

1. Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh Sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga NICA (Belanda) yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI.

Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong, waktu itu berlaku tiga jenis mata uang: De Javaesche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan Belanda (NICA). Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI, uang NICA dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah.

Mata uang ORI

Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat. Anda tahu siapa Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang pertama di Indonesia?

2. Kedatangan Sekutu dan Belanda

Tentu kamu masih ingat bagaimana Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu. Apakah kamu masih ingat bagaimana Belanda saat kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang? Apakah Belanda kembali ke tanah airnya? Setelah Belanda kalah dengan Jepang, mereka melarikan diri ke Australia.

Bagaimana kondisi Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu? Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang? Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda.

Bagaimana dampak kedatangan Sekutu ke Indonesia? Sekutu masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command). Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut.

Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA).

Van der Plass

Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNEI sebagai berikut.

Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.
Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.
Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu sebagai berikut.

Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.
Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.
Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda.

Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa, untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya. Sebagai bukti akan kita lihat dalam kajian di berikut ini.

Kedatangan tentara Sekutu

3. Merdeka atau Mati!

Kedatangan Sekutu di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia. Apalagi dengan memboncengnya Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini mengakibatkan berbagai upaya penentangan dan perlawanan dari masyarakat. Bagaimana peristiwa kekerasan akibat kedatangan Sekutu di Indonesia terjadi? Mari kita simak kajian di bawah ini!

a. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang

Berita proklamasi terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari pendudukan Jepang ke Indonesia juga terus dilakukan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00 WIB berkumandang lewat radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Hal ini semakin membakar semangat para pemuda Semarang dan sekitarnya untuk melakukan perebutan kekuasaan. Bahkan Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut.

Berdasarkan atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pernerintahan untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang.

Mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 Pernerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku.
Terhadap segala perbuatan yang menentang permerintah RI akan diambil tindakan yang keras.
Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi.
Hanya bendera Indonesia Merah Putih boleh berkibar.
Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras.
Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa.

Semarang, 19 Agustus 1945

Kepala Pernerintahan RI Daerah Semarang

Wongsonegoro

Suasana di Semarang semakin panas. Jepang tidak menghiraukan seruan pemerintahan di Semarang. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang, Kedobutai di Jatingaleh. Sementara pimpinan mereka sedang berunding di dalam tangsi untuk membahas mengenai penyerahan senjata. Perundingan itu berjalan tersendat-sendat, tetapi akhirnya disepakati penyerahan senjata secara bertahap.

Ketegangan antara kedua belah pihak terus berlanjut. Pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Dalam perjalanan, sebagian dari para tawanan berhasil melarikan diri dan minta perlindungan kepada batalion Kedobutai. Oleh karena itu, tanpa menunggu perintah, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan Pertempuran Lima Hari di Semarang.

Pada tanggal 14 Oktober 1945, pada petang harinya, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan disiksa di tangsi Kedobutai Jatingaleh. Kemudian, di jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air ledeng di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, dr. Kariadi, kepala laboratorium dinas Purusara Semarang ingin mengecek persediaan air tersebut namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini telah menambah sengitnya pertempuran antara para pemuda melawan tentara Jepang.

Para pemuda berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya, di Magelang. Tokoh Jepang ini ditahan oleh para pemuda. Hal ini semakin meningkatkan kemarahan Jepang. Pada hari kedua dan ketiga Jepang berusaha dapat menguasai daerah Semarang kembali.

Dalam pertempuran itu Jepang membagi pasukannya menjadi tiga kekuatan sebagai berikut.

Poros Barat, sasarannya penduduk markas Kempetai di Karangasem yang telah dikuasai para pemuda. Selain itu, juga untuk menghambat gerakan bantuan pasukan dari Pekalongan dan Kendal.
Poros Tengah, dengan sasaran menguasai markas AMRI di Hotel Du Pavillon.
Poros Timur, dengan sasaran menduduki Sekolah Teknik dan mencegah datangnya bantuan BKR dari Demak, Pati, dan Rembang. Sementara itu, dari pihak Indonesia telah datang bantuan dari berbagai penjuru, baik dari arah Barat (Kendal dan Weleri), juga dari Timur, seperti dari Demak, Kudus, Pati, Purwodadi, bahkan dari Selatan seperti dari Solo, Magelang, dan Yogyakarta.

Tanggal 17 Oktober 1945, tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945 (hari kelima), Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan para pemuda. Pada hari itu, telah datang beberapa utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir dari Jakarta waktu itu, antara lain Kasman Singodimejo dan Sartono. Pihak Jepang yang hadir, antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian, dilanjutkan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang, apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjata paling lambat tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10.00. Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu.

Tanggal 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Sementara Jepang telah bersiap-siap untuk membumihanguskan kota Semarang. Tiba-tiba pukul 07.45 terpetik berita bahwa tentara Sekutu mendarat di Pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Glenry. Mereka terdiri atas pasukan Inggris, termasuk tentara Gurkha. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang.

Dengan kedatangan tentara Sekutu, berarti telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran Lima Hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda.

b. Pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta

Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Pemerintahan RI.

Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang (Cokan) harus meninggalkan kantornya di jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung.

Satu hari setelah perebutan gedung Cokan Kantai, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osha Butai di Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osha Butai di Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU (Barisan Penjagaan Umum) sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kotabaru.

Sekitar pukul 03.00 WIB tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Butaico Pingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah, dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR meminta agar Butaico Pingit dapat mempengaruhi Butaico Kotabaru untuk menyerah. Ternyata Butaico menolak untuk menyerah. Akibatnya serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan.

Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1945 sekitar pukul 10.00, markas Jepang di Kotabaru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kotabaru jatuh, usaha perebutan kekuasaan meluas. R.P. Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata Kaigun di Maguwo. Dengan berakhirnya pertempuran Kotabaru dan dikuasainya Maguwo, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI.

c. Ribuan Nyawa Arek Surabaya untuk Indonesia

Perhatikan gambar tokoh pahlawan di samping! Apakah kamu mengenal tokoh tersebut? Beliau bernama Bung Tomo, terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Pertempuran rakyat Surabaya dengan Sekutu terjadi pada tahun 1945tersebut, menyebabkan ribuan rakyat yang gugur. Karena itulah bangsa Indonesia menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan.

salah satu pemuda sedang mengobarkan semangat juang

Semangat tempur arek-arek Surabaya dalam melawan pasukan Sekutu, tidak dapat dilepaskan dari kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya dan sekitarnya. Arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kempetai yang terletak di depan Kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kempetai Jepang dilucuti. Pertempuran meluas ke Markas Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu. Markas Jepang ini juga berhasil dikuasai para pejuang. Gudang peluru di Kedung Cowek juga berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran perebutan kekuasaan terhadap Jepang ini berakhir setelah komandan Angkatan Darat Jepang Jenderal Iwabe menyerah dan menyusul komandan Angkatan Laut Laksamana Shibata. Semua kapal perang dan senjata serta pangkalannya diserahkan kepada pejuang Indonesia.

Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadier Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari panglima Allied forces for Netherlands East Indies (AFNEI) untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Kedatangan mereka diterima secara enggan oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Mallaby, maka dihasilkan kesepakatan :

Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat Angkatan Perang Belanda,
disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman,
akan segera dibentuk “Kontak Biro” agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya, dan
Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja.

Namun pada perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw, melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Huiyer—seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda—beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan Sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat.

Melihat kenyataan seperti itu, komandan pasukan Sekutu menghubungi Presiden Sukarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu (Inggris) di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasa perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua pihak, maka dibentuklah Kontak Biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Residen Sudirman, Dul Arnawa dan Sungkana, sedangkan dari pihak Inggris antara lain Mallaby dan Shaw. Namun, setelah Sukarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin beserta Hawthorn kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendaraan beberapa mobil, para anggota Kontak Biro berusaha menuju gedung Internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu, gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan Kontak Biro yang di dalamnya ada Mallaby itu, membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Mallaby dan tentara Inggris menyerah. Kebetulan hari itu sudah mulai gelap. Ketika itu rombongan Mallaby sedang berada di tempat perhentian trem listrik, yang terletak beberapa belas meter sebelah utara Jembatan Merah tiba-tiba terdengar ledakan, waktu itu kira-kira pukul 20.30. Ternyata mobil yang ditumpangi Mallby meledak dan ditemukan Mallaby sendiri tewas. Tewasnya Brigjen Mallaby ini memancing kemarahan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Mayjen E.C. Mansergh, sebagai pengganti Mallby mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 06.00 tanggal 10 November 1945.

Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari Darat, Laut, dan Udara, apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu. Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya “………semua pemimpin bangsa Indonesia dari

semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 m dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah.”

Ultimatum itu ternyata tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Rakyat Surabaya merasakan ultimatum itu sebagai penghinaan, maka tidak dihiraukan. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945,sungguh terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda, yaitu Sutomo (Bung Tomo) telah mendirikan Radio Pemberontakan, untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Di dalam pidatonya melalui radio yang begitu berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan bacaan takbir, “Allahu Akbar”. Tokoh lain, misalnya Ktut Tantri, yakni wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui Radio Pemberontakan Bung Tomo.

Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota, pada tanggal 9 November 1945 pukul 17.00 mengundang semua unsur kekuatan rakyat, yang terdiri dari Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di Markas Pregolan 4.

Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan, meliputi Sektor Barat, Tengah dan Timur. Sektor Barat dipimpin oleh Kunkiyat, Sektor Tengah antara lain dipimpin antara lain Marhadi, sedangkan Sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawirodiarjo. Sementara itu Sukarno membakar semangat juang rakyat lewat radio. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin ekplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yang berlangsung sampai jam 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengeboman yang ditujukan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir terjadi di Gunungsari pada 28 November 1945, namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yang terkenal dengan sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela Tanah Air Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang, peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Mobil tempat Mallaby tewas

d. Pertempuran Palagan Ambarawa

Anda perhatikan gambar Monumen Palagan Ambarawa di samping! Bagaimana hubungan monumen tersebut dengan perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia?

Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak RI mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara Nederland Indische Civil Administration (NICA) yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945 pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara Sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Sukarno dan Brigadir Jenderal Bethell di Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya:

Pihak Sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Allied Prisoners War and Interneers (APWI-tawanan perang dan interniran Sekutu).
Jalan raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia-Sekutu
Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya.

Ternyata pihak Sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945 pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun tanggal 22 November 1945 pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartosuro bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKR dan Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasuka Sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adrongi berhasil menduduki Desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya.

Sementara itu, Batalion Imam Adrongi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu batalion 10 Divisi III di bawah pimpinan Mayor Suharto, batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono. Dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, batalion Polisi Istimewa yang dipimpin Onie Sastroatmojo dan batalion dari Yogyakarta, gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu.

Di Desa Jambu para komandan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat, Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor Utara, sektor Selatan, sektor Barat dan sektor Timur. Kekuatan pasukan bertempur secara bergantian. Pada tanggal 26 November 1945 pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang Supit Urang. Taktik ini segera diterapkan. Musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dari Desa Banyubiru, yang merupakan garis pertahanan yang terdepan.

Peta Rute Gerilya Sudirman

Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama empat hari empat malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang dan Yogyakarta.

Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu Sudirman yang masih berpaian perang langsung mengambil air wudu dan segera melakukan sholat dan sujud syukur seraya berdoa: ”Ya Allah ya Tuhan, Mahabesar dan Mahakuasa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan dan kemenangan. Ampunilah hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini dan berikan kami kekuatan”. Dengan kemenangan ini nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR dan menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat yaitu dari pasukan TKR.

Kolonel Sudirman

Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan, Ambarawa.

Anda dapat membaca buku karya Sardiman, Guru Bangsa: Sebuah Biografi Jenderal Sudirman.

e. Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatra Utara. Pendaratan pasukan Sekutu itu diboncengi oleh pasukan NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Pemerintahan RI Sumatera Utara memperkenankan mereka menempati beberapa hotel di Medan, seperti Hotel de Boer, Grand Hotel, Hotel Astoria dan lainya, karena menghormati tugas mereka. Sebagian dari mereka ditempatkan di Binjai, Tanjung Morawa dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda lapangan.

Sehari setelah mendarat, Team dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Dengan kekuatan itu, maka tampaklah perubahan sikap dari bekas tawanan tersebut.

Letkol Gatot Subroto

Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya pelbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda. Insiden pertama terjadi di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Akibatnya hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda.

Insiden ini menjalar ke berbagai kota seperti Pematang Siantar dan Berastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 dibentuk TKR Sumatera Timur dengan pimpinannya Ahmad Tahir. Selanjutnya diadakan pemanggilan terhadap bekas Giyugun dan Heiho ke Sumatera Timur. Panggilan ini mendapat sambutan luar biasa dari mereka. Disamping TKR, di Sumatera Timur terbentuk juga badan-badan perjuangan yang sejak 15 Oktober 1945 menjadi Pemuda Republik Indonesia Sumatera Timur dan kemudian berganti nama menjadi Pesindo.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, Inggris memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan Republik dengan cara memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Hal ini dilakukan pula oleh Kelly terhadap pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober1945. Sejak saat itu tentara NICA merasa memperoleh dukungan dari pihak Inggris. Demikian pula pasukan Sekutu mulai melakukan aksi-aksi terornya, sehingga timbul rasa permusuhan di kalangan pemuda. Patroli-patroli Inggris tidak pernah merasa aman, karena pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan jaminan keamanan. Meningkatnya korban di pihak Inggris menyebabkan mereka memperkuat kedudukannya dan menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaannya.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Tindakan pihak Inggris itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pihak Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada dikota Medan. Para pemuda membalas aksi-aksi tersebut, setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan, bahkan seringkali terjadi tembak menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Selanjutnya menculik seorang perwira Inggris dan menghancurkan beberapa truk. Dengan peristiwa ini Jenderal Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Barang siapa yang nyata-nyata melanggar akan ditembak mati. Daerah yang ditentukan adalah kota Medan dan Belawan. Perlawanan terus memuncak, pada bulan April 1946 tentara Inggis mulai berusaha mendesak pemeintah RI ke luar kota Medan. Gubernur, Markas Divisi TKR, Walikota RI pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan.

Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebingtinggi diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama “Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area” yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti (Trepes). Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area.

f. Bandung Lautan Api

Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillerie Constructie Winkel (ACW-sekarang Pindad) dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan Sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Tetapi semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran demi pertempuran terjadi.

Pada bulan Oktober di Bandung telah terbentuk Majelis Dewan Perjuangan yang dipimpin panglima TKR, Aruji Kartawinata. Dewan perjuangan ini terdiri dari wakil-wakil TKR dan berbagai kelaskaran. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Ternyata ultimatum itu tidak diindahkan oleh pihak pejuang. Insiden terjadi, para pemuda melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah Sekutu. Penculikan juga sering terjadi.

Peristiwa yang memperburuk keadaan terjadi pada tanggal 25 November 1945. Selain menghadapi serangan musuh, rakyat menghadapi banjir besar meluapnya Sungai Cikapundung. Ratusan korban terbawa hanyut dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Keadaan ini dimanfaatkan musuh untuk menyerang rakyat yang tengah menghadapi musibah

Dalam suasana yang demikian itu, Majelis Dewan Perjuangan tidak sabar menunggu reaksi dari pemerintah. Majelis yang terdiri dari berbagai kesatuan ini memutuskan untuk melancarkan perlawanan. Pada malam hari tanggal 24 - 25 November 1945 rakyat Bandung melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Sekutu dan NICA.

Tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum itu adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, maka Pemerintah RI menyetujui untuk melaksanakan pengosongan kota Bandung.

Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi III Siliwangi menginstruksikan rakyat untuk mengungsi pada tanggal 24 Maret 1946. Malam harinya bangunan-bangunan penting mulai dibakar dan ditinggalkan mengungsi ke Bandung Selatan oleh sekitar 200.000 warganya. Kota Bandung yang terbakar ini juga disaksikan oleh istri Otto Iskandardinata yang masih menunggu kabar kepastian hilangnya sang suami. Warga mengungsi dengan membawa barang seadanya, sebagian mengatur perjalanan ke pengungsian, sebagian menyelamatkan dokumen-dokumen kota, sebagian membakar gedung-gedung penting, bahkan meledakkan bangunan-bangunan besar, hingga instalasi militer pun dihancurkan, salah satunya gudang mesiu yang diledakkan oleh Mohammad Toha yang gugur bersama ledakan. Tengah malam kota Bandung yang terbakar telah ditinggalkan. Menyisakan kenangan perjuangan Bandung Lautan Api.

Peristiwa tersebut dikenang hingga kini. Mars Halo Halo Bandung diciptakan, monumen pun didirikan di lapangan Tegallega. Sineas pun tak luput menjadikan peristiwa tersebut dalam film “Toha Pahlawan Bandung Selatan”, sebuah film karya Usmar Ismail, juga film “Bandung Lautan Api” karya Alam Rengga Surawijaya. Tak ketinggalan penulis puisi W.S. Rendra juga mengabadikan dalam Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api.

g. Berita Proklamasi di Sulawesi

Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Sukarno dan Moh. Hatta, sampai pula di Sulawesi. Sam Ratulangi, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi, yang berkedudukan di Makasar mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamsi untuk disebarluaskan keseluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Shopian dkk, dibuat plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin dan di kantor pewarta Celebes, yang kemudian diganti nama dengan Soeara Indonesia.

Saat itu tentara Sekutu dengan cepat dapat menguasai Indonesia bagian Timur, termasuk Sulawesi. Upaya Sam Ratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi mendapat halangan dari tentara Sekutu. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok pemuda yang tediri dari bekas Kaigun Heiho dan pelajar SMP, bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Akibat peristiwa itu pasukan Australia yang telah ada, bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng. Bahkan Sam Ratulangi kemudian ditangkap oleh NICA dan diasingkan ke Serui, Papua.

Berita proklamasi di Sulawesi Tenggara diterima di Kolaka, Kendari. Mula-mula berita diterima oleh kalangan Kaigun dan Heiho yang dibawa oleh tentara Jepang. Saat itu yang bertugas memimpin Heiho adalah Idie Heiso dan Sudamitsu Heiso. Sementara berita proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna, saat Jepang menyerahkan pemerintahan Muna kepada Ode Ipa yang kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari. Di Buton berita proklamsi diterima rakyat dari para pelayar yang tiba dari Jakarta dan Bangka serta dari orang-orang Jepang yang datang ke Makasar. Mula-mula berita itu diterima di Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi). Di Sulawesi Tengah, berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pada pukul 15.00 waktu setempat. Berita itu diterima Abdul Latief dari tentara Jepang yang dikawal dari dua tentara heiho dari Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu dan Djafar. Perwira itu mengatakan “ Bangsa Indonesia sudah merdeka”.

Di Manado, berita proklamasi pertama kali diterima di markas besar tentara Jepang yang berkedudukan di Minahasa. Di Markas itu terdapat alat-alat sarana komunikasi yang mempekerjakan tenaga Indonesia diantaranya adalah A.S. Rombot. Saat itu, Rombot sedang mendapat tugas untuk menerima berita Domei dari Tokyo. Pada saat itulah berita tentang proklamasi yang disebarkan diseluruh penjuru dunia itu diketahunya, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah genjatan senjata. Segera setelah bertugas Rombot mengontak W.F. Sumati yang saat itu sebagai daidancho boo ei Teisintai di Tondano. Kedua tokoh itu kemudian menyampaikan berita proklamasi itu ke tokoh-tokoh nasionalis. Berita itu kemudian disebarkan ke Sangit Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo.

Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar keseluruh penjuru Sulawesi, sejak itupula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di Lasusua bendera bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh kepala distrik Patampanua dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu.

h. Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali

Operasi lintas Laut Banyuwangi-Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng Sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar, tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia.

Dengan perkembangan di atas, maka telah mengalihkan konfrontasi dari Indonesia melawan Jepang berganti menjadi Indonesia melawan Belanda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para pemimpin perjuangan yang sudah sampai di Jawa berusaha mencari bantuan dan membentuk kesatuan-kesatuan tempur. Mereka antara lain telah membentuk Pasukan Makardi atau Pasukan Merdeka sebagai pasukan induk. Pasukan itu kemudian lebih dikenal dengan nama Pasukan M. Kapten Makardi sebelumnya bertugas mendampingi Kolonel Prabowo, Kolonel Munadi dan Letkol I Gusti Ngurah Rai ke markas besar TRI di Yogyakarta untuk meminta bantuan, karena makin lemahnya kekuatan TRI Sunda Kecil di Bali.

Kondisi itu mendorong Letjen Urip Sumoharjo Markas Besar TRI Yogyakarta untuk memutuskan memperkuat TRI Sunda Kecil dengan bantuan senjata dan amunisi kepada I Gusti Ngurah Rai. Untuk itulah Pasukan M berperan penopang Pasukan Sunda Kecil di bawah Pimpinan Ngurah Rai. Pasukan ini juga dilengkapi pasukan sandi yang disebut CIS (Combat Intelligent Section) yang terdiri dari para pelajar. Disiapkanlah tiga pasukan untuk memblokade pasukan Belanda. Pasukan angkatan laut dipimpin oleh Kapten Markadi dan Waroka. Angkatan Darat dibawah pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai. Operasi itu direncanakan melalui tiga titik pendaratan. Pasukan Waroka mendarat di Pantai Gerokgak dan Celuk Bawang. Pasukan Makardi mendarat di antara Cupel dan Candi Kusuma, Jembrana dan Pasukan I Gusti Gurah Rai mendarat di Pantai Yeh Kuning. Operasi rahasia itu ditujukan untuk mendapatkan informasi intelijen yang akurat.

Pasukan diberangkatkan dari Muncar Banyuwangi dengan sasaran daerah Kuning dan terus ke Munduk Malang. Penyeberangan dilaksanakan malam hari. Rombongan ini dalam penyeberangannya di tengah laut dipergoki oleh patroli Belanda dan langsung menembaki ke arah rombongan pasukan Ngurah Rai. Akibatnya Cokorde Rai Gambir dan Cokorde Dharma Putra gugur. Sebagian berhasil mendarat di Yeh Kuning dan sebagian lagi di bawah Ngurah Rai kembali ke Muncar. Keesokan harinya tanggal 4 April 1946, rombongan Ngurah Rai berhasil mendarat di Pulukan untuk seterusnya menuju Munduk Malang.

Gelombang ketiga, Pasukan M sebagai induk pasukan berangkat pada tanggal 4 April 1946 malam hari. Mereka berangkat dari pelabuhan Banyuwangi dengan berkekuatan empat peleton. Sasarannya akan mendarat di daerah Candikusuma. Saat fajar menyingsing, rombongan Pasukan M dipergoki oleh dua motorboat Belanda yang sedang berpatroli. Terjadilah pertempuran antara Pasukan M melawan patroli Belanda. Dengan taktik menempel pada motorboat Belanda, Pasukan M sulit untuk ditembaki Belanda. Sebaliknya, Pasukan M dapat melemparkan granat-granat tangan ke dek motorboat. Akhirnya, satu motorboat Belanda terbakar dan tenggelam serta yang satunya melarikan diri. Setelah berhasil menghancurkan patroli Belanda, Pasukan M memerintahkan untuk putar haluan kembali ke Banyuwangi, sebab arus laut yang kuat dan kapal Markadi sendiri berlobang-lobang. Dalam perang ini, pihak Pasukan M gugur dua orang, yakni Sumeh Darsono dan Sidik.

Keesokan harinya, Pasukan M kembali berlayar menuju Bali dan mereka berhasil melakukan pendaratan di Klatakan, Melaya, dan Candikusuma. Sesampainya di Bali dilakukan koordinasi dan dibentuk MGGSK (Markas Gabungan Gerakan Sunda Kecil). Kemudian pada bulan Juli 1946, juga terjadi pendaratan pasukan tempur yang dipimpin oleh Kapten Saestuhadi. Setelah itu terjadilah pertempuran di berbagai daerah.

Mula pertama pasukan MGGSK dihadang oleh pasukan Belanda di Klatakan. Terjadilah pertempuran sengit. Pasukan MGGSK terdesak dan pemimpin yang gugur, antara lain Kapten Saestuhadi, Kapten Suryadi, dan Letnan Nurhadi.

Selanjutnya, Pasukan M melakukan penyerangan ke berbagai daerah, antara lain, di Gilimanuk Cekik, Penginuman, Candikusuma, Cupek, Negara, Sarikuning, Pulukan, Gunungsari, Klatakan, Munduk Malang, Tabanan, dan Celukan Bawang.

Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Cekik, Gilimanuk didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi-Bali.

SIMPUL SEJARAH

Usaha mempertahankan kemerdekaan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya mereka berhadapan dengan kolonialisme baru yang dipastikan dapat menyengsarakan rakyat Indonesia.
Rakyat di berbagai daerah tidak memiliki ketakutan sedikitpun untuk melawan kezaliman kolonialisme. Mereka berani bertempur dengan korban yang sangat besar.

B. Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai

Tempat perundingan Linggarjati

Linggarjati adalah satu simbol perjuangan diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan masalah kedaulatan dengan Belanda. Seperti telah kamu kaji pada bagian sebelumnya, bahwa Belanda benar-benar belum mau meninggalkan Indonesia. Konflik Indonesia-Belanda tidak dapat dihindari. Kontak senjata dan perundingan dilakukan oleh kedua negara. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam konflik perang dan damai untuk mencapai kedaulatan?

Bangsa Indonesia juga sadar bahwa kekuatan senjata bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Jalur diplomasi atau perundingan adalah jalan lain yang perlu ditempuh bangsa Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Mengapa demikian? Sebab langkah diplomasi kadang tidak selamanya menguntungkan bangsa Indonesia, demikian sebaliknya. Maka dalam kajian di bawah ini kamu akan menelaah bagaimana bangsa kita berusaha menjalankan politik damai untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga tidak mengesampingkan dengan kekuatan senjata. Jalan damai apa saja yang ditempuh bangsa Indonesia? Bagaimana dampak jalan yang ditempuh tersebut? Mari kita telaah bersama

1. Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah. Tokoh-tokoh dalam perundingan itu adalah Letnan Jenderal Sir Philip Christison dari Inggris, seorang diplomat senior serta mantan duta besar Inggris di Uni Soviet, yang kemudian diangkat sebagai duta istimewa Inggris untuk Indonesia. Wakil dari Belanda adalah Dr. H.J. Van Mook. Indonesia diwakili Perdana Menteri Republik Indonesia Sutan Sjahrir.

Sebelumnya perundingan Linggarjati sudah dilakukan beberapa kali perundingan baik di Jakarta maupun di Belanda. namun usaha-usaha untuk mencapai kesepakatan belum memenuhi harapan baik bagi pihak Indonesia maupun bagi pihak Belanda. Usaha itu mengalami kegagalan karena masing-masing pihak mempunyai pendapat yang berbeda.

Van Mook adalah kelompok orang Belanda yang lahir di Indonesia, yaitu di Semarang. Ia juga seorang penganjur persekutuan sejak tahun 1930-an yang termasuk dalam kelompok pendorong, yaitu gerakan orang Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda yang bertujuan untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai tanah air mereka dalam bentuk persemakmuran. Atas pandangan itu suatu saat nanti Indonesia menjadi bagian sesuai dengan makna politik dan sosialnya sendiri. Atas dasar pemikirannya itu Van Mook berkeinginan keras untuk kembali ke Indonesia. Sebagai seorang Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Mook lebih siap menghadapi perubahan situasi daripada pemerintahan yang ada di Negeri Belanda. Namun ia mendapatkan situasi yang jauh dari perkiraannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala konsekuensinya itu tidak mungkin untuk ditarik kembali. Belanda hanya dapat menolak dan tidak mengakui negeri jajahannya sebagai negara yang berdaulat.

Pada awal kehadirannya di Jakarta, Van Mook mendapat tekanan baik dari Sekutu maupun ancaman perlawanan dari pihak revolusioner Indonesia. Pada awal itu Van Mook bersedia untuk melakukan perundingan, meskipun pemerintah Belanda melarangnya untuk bertemu dengan Sukarno. Pada 14 Oktober 1945, Van Mook bersedia bertemu dengan Sukarno dan “kelompok-kelompok Indonesia”. Ia tidak mau menyebut sebagai Republik Indonesia, karena pemerintah Belanda belum mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok pikiran Van Mook menyatakan, bahwa NICA bersedia membangun hubungan ketatanegaraan yang baru dan status Indonesia menjadi “negara dominion” dalam persekutuan “persemakmuran Uni-Belanda”.

Demikianlah karena tidak ada titik temu antara Indonesia dan Belanda, Cristison tetap berusaha mempertemukan mereka. Pemerintah Belanda diwakili oleh Van Mook dan wakilnya, Charles O. Van der Plas. Indonesia diwakili oleh Sukarno dan Moh. Hatta yang didampingi oleh H. Agus Salim dan Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan itu tidak ada hasil yang memuaskan bagi pihak Indonesia. pihak Belanda masih menginginkan kebijakan politiknya yang lama.

Pada minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara NICA yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segara mengakhiri tugasnya di Indonesia, terlebih ketika aksi-aksi kekerasan di kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya. Pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetap tidak mungkin melepaskan tanggungjawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan.

a. Perundingan Awal di Jakarta

Pada tanggal I Oktober 1945, telah diadakan perundingan antara Christison (Inggris) dengan pihak Republik Indonesia Dalam perundingan ini Christison mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia Hal ini pula yang memperlancar gerak masuk Sekutu ke wilayah Indonesia. Kemudian, pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik. Isinya bahwa pernerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pernerintah RI, baik oleh Inggris maupun Belanda sebagaimana yang dibuat sebelum PD II. Pemerintah RI juga berjanji akan mengembalikan sernua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pernerintah RI.

Inggris yang ingin melepaskan diri dari kesulitan pelaksanaan tugas-tugasnya di Indonesia, mendorong agar segera diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Di bawah pengawasan dan perantaraan Clark Kerr, pada tanggaI 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalarn perundingan ini Van Mook selaku wakil dari Belanda mengajukan usul-usul antara. lain sebagai berikut.

Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi, memiliki pemerintahan sendiri tetapi di dalarn lingkungan Kerajaan Nederland (Belanda).
Masalah dalam negeri di urus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri ditangani oleh pernerintah Belanda.
Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama sepuluh tahun.
Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Pihak Indonesia belum menanggapi dan mengajukan usul-usul balasannya. Kebetulan situasi Kabinet Syahrir mengalami krisis, Persatuan Perjuangan (PP) pimpinan Tan Malaka melakukan oposisi. PP mendesak pada pemerintahan bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan seratus persen terhadap RI.

Ternyata mayoritas suara anggota KNIP menentang kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Syahrir. Oleh karena itu, Kabinet Syahrir jatuh. Presiden Sukarno kemudian menunjuknya kembali sebagai Perdana Menteri. Kabinet Syahrir II teribentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kabinet Syahrir II mengajukan usul balasan dari usul-usul Van Mook. Usul-usul Kabinet Syahrir II antara lain sebagai berikut :

RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia Belanda.
Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. Mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
Tentara Belanda segera ditarik kembali dari republik.
Pemerintah Belanda harus-membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota PBB.
Selama perundingan sedang terjadi, semua aksi militer harus dihentikan.

Usulan Syahrir tersebut ternyata ditolak oleh Van Mook. Sebagi jalan keluarnya Van Mook mengajukan usul tentang pengakuan republik Indonesia sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam upaya pembentukan negara federal yang bebas dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Pada tanggal 27 Maret 1946, Sutan Syahrir memberikan jawaban disertai konsep persetujuan yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut.

Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatra.
Supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS.
RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao, menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.

Usulan tersebut ternyata sudah saling mendekati kompromi. Oleh karena itu, usaha perundingan perlu ditingkatkan.

b. Perundingan Hooge Valuwe

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Sebagai penengah dalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada kesempatan itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo. Mereka berangkat bersama Kerr pada 4 April 1946. Dari Belanda hadir lima orang yaitu Van Mook, J.H. van Royen. J.H.Logeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta.

Perundingan mengalami deadlock sejak hari pertama, karena masing-masing pihak sudah mempunyai harapan yang berbeda. Delegasi Indonesia berharap ada langkah nyata dalam upaya pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Sementara pihak Belanda menganggap pertemuan di Hooge Valuwe itu hanya untuk sekedar pendahuluan saja.

Pada akhir pertemuan dihasilkan, draf Jakarta yang sudah disiapkan. Sebagian dapat diterima dan sebagian lagi tidak dapat diterima. Usulan yang diterima antara lain adalah pengakuan kekuasaan RI atas Jawa, sementara Sumatera tidak diakui. Dari draf Jakarta, tidak ada satu pun yang disetuju secara resmi, sehingga tidak dilakukan penandatanganan. Alasan utama Belanda adalah Belanda tidak siap melakukan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menolak bentuk perundingan di Hooge Valuwe sebagai perjanjian internasional dua negara. Bagi Indonesia, menerima delegasi Republik Indonesia sebagai mitra sejajar berarti menganggap negeri bekas jajahannya sebagai mitra sejajar yang mempunyai kedudukan yang sama di dunia internasional. Sementara itu, Belanda masih belum mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Di sisi lain, kondisi Belanda yang saat itu sedang mempersiapkan pemilihan umum pertama pascaperang tidak siap untuk mengambil keputusan yang mengikat masalah Indonesia, karena masalah Indonesia tergantung pada peta politik yang ada di Belanda. satu diantara partai politik yang menentang keras kebijakan perundingan adalah Partai Katholik, seperti halnya dengan kelompok PP di Indonesia. Pada awal dimulainya perundingan Hoge Valuwe, Romme pimpinan fraksi Partai Katholik di parlemen Belanda menulis di tajuk Harian Volkskrant dengan nada keras antinegosiasi yang berjudul De week der Schande (Minggu Yang Penuh Aib)

Kegagalan perundingan Hooge Valuwe bagi kedua negara membawa untuk dilakukan kembali perundingan selanjutnya. Bagi Indonesia perundingan Hooge Valuwe memperkuat posisi Indonesia didepan Belanda. Perundingan itu juga menjadikan masalah Indonesia menjadi perhatian dunia internasional. Perundingan itu pula yang mengantarkan pada diplomasi internasional dalam Perjanjian Linggarjati pada kemudian hari.

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

Kegagalan dalam perundingan Hoge, pada April 1946, menjadikan pemerintah Indonesia untuk beralih pada tindakan militer. Pemerintah Indonesia berpendapat perlu melakukan serangan umum di kedudukan Inggris dan Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera. Namun genjatan senjata yang dilakukan dengan cara-cara lama dan gerilya tidak membawa perubahan yang berarti. Resiko yang dihadapi pemerintah semakin tinggi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Untuk mencagah bertambahnya korban pada bulan Agustus hingga September 1946 direncanakan untuk menyusun konsep perang secara defensif. Bagi Sukarno, Hatta, dan Syahrir perlawan dengan strategi perang defentif itu lebih beresiko dibandingkan dengan cara-cara lama, karena akan memakan korban lebih banyak lagi. Menurut mereka pengakuan kedaulatan Republik Indonesia lebih baik dilakukan dengan jalan diplomasi.

Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, dan van Pool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu.

Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri dari 17 pasal. Isi pokok Perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut.

Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI.
Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat.
Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda.
Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949.
Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing.
Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara.
Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

Naskah persetujuan kemudian diparaf oleh kedua delegasi di Istana Rijswijk Jakarta (sekarang Istana Merdeka). Isi perundingan itu harus disyahkan dahulu oleh parlemen masing-masing (indonesia oleh KNIP). Untuk meratifikasi dan mensyahkan isi Perundingan Linggarjati, kedua parlemen masih enggan dan belum puas. Pada bulan Desember 1946, Presiden mengeluarkan Peraturan No. 6 tentang penambahan anggota KNIP. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar suara yang pro Perjanjian Linggarjati dalam KNIP. Tanggal 28 Februari 1947 Presiden melantik 232 anggota baru KNIP. Akhirnya isi Perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal Persetujuan Linggarjati.

Setelah Persetujuan Linggarjati disahkan, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan RI. Misalnya dari Inggris, Amerika Serikat, Mesir, Afganistan, Birma (Myanmar), Saudi Arabia, India, dan Pakistan. Perjanjian Linggarjati itu mengandung prinsip-prinsip pokok yang harus disetuju oleh kedua belah pihak melalui serangkaian perundingan lanjutan. Ketentuan dalam pasal (2) misalnya, menentukan bahwa RI dan Belanda akan bekerjasama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat sebagai pengganti Hindia Belanda. Namun perundingan lanjutan terhambat karena masing-masing pihak menuduh tentaranya melanggar ketentuan genjatan senjata. Dokumen perjanjian itu pun akhirnya tidak membantu untuk memecahkan masalah bagi kedua belah bangsa. Bahkan memperburuk keadaan.

Belanda kemudian mengadakan genjatan senjata di Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 1947. Belanda menyebut tindakan itu sebagai “actie politionel” (tindakan kepolisian). Istilah itu berarti “pengamanan dalam negeri” atau yang dimaksud di sini adalah Indonesia. Artinya, Belanda tidak mengakui kedaulatan Republik Indonesia, seperti yang sudah dinyatakan dalam dokumen Linggarjati. Belanda memberi sandi pada serangan umum itu dengan “Operasi Produk” yaitu operasi yang ditujukan untuk wilayah-wilayah yang dianggap penting secara ekonomi bagi Belanda.

Kondisi itu mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan resolusi. Ada dua resolusi yang disampaikan oleh PBB. Pertama, menghimbau agar RI dan Belanda segera menghentikan perang dan membentuk Negara Indonesia Serikat, seperti yang diamanatkan dalam perjanjian Linggarjati. Kedua, adalah usulan Amerika agar kedua belah pihak membentuk sebuah tim untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Usulan itu kemudian dikenal dengan istilah “Komisi Tiga Negara”.

Komisi Tiga Negara (KTN) itu terdiri dari Australia, yang diwakili oleh Richard C Kirby yang dipilih oleh RI. Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Amerika di wakili oleh Frank P. Graham yang dipilih oleh Belgia dan Autralia. Hasil dari KTN itu adalah perundingan diadakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda mengusulkan agar diadakan perundingan ditempat yang netral. Atas jasa Amerika Serikat, maka digunakannya kapal yang mengangkut tentaranya, dengan nama USS Renville didatangkan ke teluk Jakarta dari Jepang. Tentang perjanjian Renville ini akan dibahas lebih lanjut dibagian berikutnya.

d. Konferensi Malino

Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Malino, yang bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Disamping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946. Diharapkan daerah-daerah ini akan mendukung Belanda dalam pembentukan negara federasi. Di samping itu, Belanda juga terus mengirim pasukannya memasuki Indonesia. Dengan demikian kadar permusuhan antara kedua belah pihak semakin meningkat. Namun usaha-usaha diplomasi terus dilakukan. Sebagai contoh tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan.

Schermerhom dan Syahrir sedang memaraf naskah Persetujuan Linggarjati

Setelah perjanjian Linggarjati Van Mook mengambil inisiatif untuk mendirikan pemerintahan federal sementara sebagai pengganti Hindia Belanda. Tindakan Van Mook itu menimbulkan kegelisahan di kalangan negara-negara bagian yang tidak terwakili dalam susunan pemerintahan. Pada kenyataannya pemerintah federal yang didirikan Van Mook itu tidak beda pemerintah Hindia Belanda. Untuk itulah negara-negara federal mengadakan rapat di Bandung pada Mei – Juli 1948. Konferensi Bandung itu dihadiri oleh empat negara federal yang sudah terbentuk yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Pasundan, dan Negara Madura. Juga dihadiri oleh daerah-daerah otonom seperti, Bangka, Banjar, Dayak Besar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Jawa Tengah. Sebagai ketua adalah Mr. T. Bahriun dari Negara Sumatera Timur.

Rapat itu diberi nama Bijeenkomst voor federal Overleg (BFO), yaitu suatu pertemuan untuk Musyawarah Federal. Pengambil inisiatif BFO itu adalah Ida Agung Gde Agung, seorang perdana menteri Negara Indonesia Timur. juga R.T. Adil Puradiredja, seorang perdana menteri Negara Pasunan. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari perkembangan politik antara Belanda dan RI yang juga berpengaruh pada perkembangan negara-negara bagian. Pertemuan Bandung juga dirancang untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada pemerintahan Federal Sementara buatan Van Mook. (kamu dapat membaca lebih lanjut tentang peran BFO dalam perjuangan diplomasi pada buku Taufik Abdullah dan A.B.Lapian (ed) atau buku-buku yang lain).

2. Agresi Militer Belanda I

Di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi Persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi Persetujuan Linggarjati. Di samping mensponsori pembentukan pemerintahan boneka, Belanda juga terus memasukkan kekuatan tentaranya. Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut.

Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat) secara bersama.

Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.

Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa.

Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (gendarmerie), Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk juga di wilayah RI.

Pada prinsipnya PM Syahrir (yang kabinetnya jatuh Juni 1947) dapat menerima beberapa usulan, tetapi menolak mengenai pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI. Tanggal 3 Juli dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syarifuddin yang juga tetap menolak pembentukan Pasukan Keamanan Bersama di wilayah RI.

Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan.

Di beberapa daerah terjadi aksi-aksi pembalasan.Orang-orang Cina di Jawa Barat dan kaum bangsawan yang dipenjarakan di Sumatera Timur dibunuh. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook ingin melanjutkan merebut Yogykarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang tidak menyukai ‘aksi polisional’ tersebut menggiring Belanda untuk segera menghentikan peperangan terhadap Republlik Indonesia.

Ibu kota RI dapat dikurung Belanda. Hubungan ke luar bagi Indonesia juga mengalami kesulitan, karena pelabuhan-pelabuhan telah dikuasai Belanda. Secara ekonomis, Belanda juga berhasil menciptakan kesulitan bagi RI. Daerah-daerah penghasil beras jatuh ke tangan Belanda. Hubungan ke luar juga terhambat karena blokade Belanda. Tetapi Belanda belum berhasil menghancurkan mental dan kekuatan Tentara Indonesia yang didukung oleh kekuatan rakyat.

Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Pemintaan itu diterima baik dan dimasukkan dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Sementara itu untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Konsuler dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari para Konsul Jenderal yang berada di wilayah Indonesia. Komisi Konsuler diketuai oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dengan beranggotakan Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris dan Australia.

Gerak tentara Belanda di Jawa dan daerah yang dikuasai pada agresi militer Belanda

Komisi Konsuler itu diperkuat dengan personil militer Amerika Serikat dan Perancis sebagai peninjau militer. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 pasukan masih mengadakan gerakan militer. Pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut oleh pihak Belanda berdasarkan kemajuan-kemajuan pasukannya setelah pemerintah melakukan gencatan senjata. Namun penghentian tembak-menembak tidak dimusyawarahkan dan belum ditemukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya agar jumlah korban bisa dikurangi.

Tanggal 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB dan memerintahkan kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Pelaksanaannya dimulai pada malam hari tanggal 4 Agustus 1947. Tanggal 14 Agustus 1947, dibuka sidang DK PBB. Dari Indonesia hadir, antara lain Sutan Syahrir. Dalam pidatonya, Syahrir menegaskan bahwa untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk Komisi Pengawas.

Pada tanggal 25 Agustus 1947, DK PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan suatu Commitee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau yang lebih dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Belanda menunjuk Belgia sebagai anggota, sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belanda dan Indonesia memilih negara pihak ketiga, yakni Amerika. Komisi resmi terbentuk tanggal 18 September 1947. Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham.

Ternyata Belanda masih terus berulah, sebelum Komisi Tiga Negara datang di Indonesia. Belanda terus mendesak wilayah dan melakukan perluasan wilayah kedudukannya. Kemudian tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak Van Mook memproklamasikan garis demarkasi Van Mook, menjadi garis batas antara daerah pendudukan Belanda dan wilayah RI pada saat gencatan senjata dilaksanakan. Garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah RI lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur, dikurangi pelabuhan-pelabuhan dan perairan laut.

3. Komisi Tiga Negara sebagai mediator yang berharga

Masalah Indonesia-Belanda telah dibawa dalam sidang-sidang PBB. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasionalpun semakin kuat dengan kecakapan para diplomator Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Tentu saja bahwa kepercayaan bukan disebabkan oleh para diplomator saja. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. PBB sebagai organisasi internasional berperan aktif menyelesaikan konflik antara RI dengan Belanda. Berikut ini beberapa peran PBB dalam penyelesaian konflik Indonesia Belanda.

Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville Serangan Belanda pada Agresi Militer II dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DK PBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DK PBB, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran. Hal ini telah menempatkan Indonesia lebih banyak didukung negara-negara lain.

4. Perjanjian Renville

Komisi Tiga Negara tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat. Indonesia dan Belanda kemudian menerima tawaran Amerika Serikat.

Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda.

Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Indonesia menyetujui isi Perundingan Renville yang terdiri dari tiga hal sebagai berikut.

Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook (10 pasal).

Dasar-dasar politik Renville, yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai (12 pasal)

Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi, antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal).

Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, wilayah RI semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demarkasi Van Mook, dimana wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Dampak lainnya adalah Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah kantong yang dikuasai Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI, misaInya

Peta wilayah RI berdasar demarkasi Van Mook

dari Jawa Barat ada sekitar 35.000 orang tentara Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan menuju wilayah RI di Jawa Tengah dan ada yang ditempatkan di Surakarta. Juga 6.000 anggota TNI dari Jawa Timur masuk ke wilayah RI.

Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 23 Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden. Dengan demikian perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru, yaitu pembentukan pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian Linggarjati.

5. Agresi Militer II : Tekad Belanda Melenyapkan RI

Sebelum macetnya perundingan Renville sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan malakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat.

Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda begerak lebih jauh, Van Langen (wakil jenderal Spoor) berbisik kepada Van Beek (komandan lapangan agresi II): “overste tangkap Sukarno, Hatta, dan Sudirman, mereka bertiga masih ada di istana”, demikian perintah pimpinan Belanda terhadap ketiga pimpinan nasional kita. Agresi militer II itu telah menimbulkan bencana militer maupun politik bagi mereka walaupun mereka tampak memperoleh kemenangan dengan mudah. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya, agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Disamping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus, karena Presiden dan wakil Presiden sudah ada di tangan musuh.

Sebagai akibat dari keputusan itu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah Menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Suryadarma dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik, karena sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Presiden Sukarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Perintah

Tentara Belanda pada saat Agrasi Militer II

sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Prawiranegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk membentuk pernerintah pelarian (Exile Goverment) di luar negeri.

Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman segera menuju istana Presiden di Gedung Agung. Ketika mengetahui Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ingin tetap bertahan di ibu kota, maka Jenderal Sudirman, dengan para pengawalnya pergi ke luar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman, antara lain Suparjo Rustam dan Cokropranolo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Kemudian beberapa tokoh militer vang mengikuti jejak Jenderal Sudirman, antara lain Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel TB. Simatupang.

Aksi militer Belanda yang kedua ini ternyata menarik perhatian PBB, karena Belanda secara terang-terangan tidak mengikuti lagi Persetujuan Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskan oleh PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi, agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan membebaskan Presiden RI dan para pemimpin politik yang ditawan Belanda. Kegagalan Belanda di medan pertempuran serta tekanan dari AS yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan

6. Peranan PDRI sebagai Penjaga Eksistensi RI

Pada saat terjadi agresi militer Belanda II, Presiden Sukarno telah membuat mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang ketika itu berada di Bukittinggi untuk membentuk pemerintah darurat. Sukarno mengirimkan mandat serupa kepada Mr. Maramis dan Dr. Sudarsono yang sedang berada di New Delhi, India apabila pembentukan PDRI di Sumatra mengalami kegagalan. Namun, Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.

Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut.

Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan.
Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama.
Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda.
Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman.
Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan.
Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar.
Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa.
Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah RI.

Peranan PDRI antara lain sebagai berikut. PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. Terbukalah mata dunia mengenai keadaan RI yang sesungguhnya.

Syafruddin Prawiranegara

Konflik antara Indonesia dengan Belanda masih terus berlanjut. Namun semakin terbukanya mata dunia terkait dengan konflik itu, menempatkan posisi Indonesia semakin menguntungkan. Untuk mempercepat penyelesaikan konflik ini maka oleh DK PBB dibentuklah UNCI (United Nations Commission for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia sebagai pengganti KTN. UNCI ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas.

UNCI memiliki tugas dan kekuasaan sebagai berikut.

Memberi rekomendasi kepada DK PBB dan pihak-pihak yang bersengketa (Indonesia dan Belanda).
Membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK PBB.
Mengajukan saran kepada DK PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tenteram. d. Membantu memulihkan kekuasaan
pemerintah RI dengan segera.
Mengajukan rekomendasi kepada DK PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI.
Memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketenteraman rakyat.
Mengawasi pemilihan umum, bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan.

Ketika Presidan, Wakil presiden dan pembesar-pembesar Republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO (Bijzonder Federaal Overleg) mengunjungi mereka dan mengadakan perundingan. UNCI mengumumkan bahwa delegasi-delegasi Republik, Belanda dan BFO telah mecapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan Pemerintah RI di Indonesia. (Untuk bacaan lebih lengkap kamu dapat membaca buku Mestika Zed, Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan).

7. Terus memimpin gerilya

Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Sukarno, wakil Presiden Moh. Hatta dan beberapa menteri ditangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit paru-paru justru memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta.

Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Waktu gerilya mencapai enam bulan dengan penuh derita, lapar dan dahaga. Sudirman tidak lagi memimikirkan harta, jiwa dan raganya semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan Negara.

8. Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk Menunjukkan Eksistensi TNI

Pada saat para pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Bagaimana peranan TNI setelah agresi militer Belanda II? Apakah mereka masih melakukan perlawanan terhadap Belanda?

Pihak Belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi DK PBB, tanggal 28 Januari 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sebenarnya tinggal nama. RI sudah tidak ada, yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwana IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana DK PBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret 1949, untuk membahas perkembangan di Indonesia.

Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahasnya dengan komandan TNI setempat, yakni Letkol Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret 1949 dini hari.

Tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama enam jam (dari jam 06.00 - jam 12 siang) Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Baru setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita.

Pasukan Belanda memasuki kota Yogyakarta

Keberhasilan serangan umum ini, kemudian disebarluaskan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul. Berita ini dapat ditangkap oleh RRI di Sumatra, kemudian diteruskan ke luar negeri.

Walaupun hanya sekitar enam jam pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta, namun serangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Selain mengobarkan semangat rakyat kembali juga menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia masih mempunyai kekuatan. Pada waktu itu di Yogyakarta ada beberapa wartawan asing yang peranannya sangat besar dalam menginformasikan keadaan Indonesia kepada dunia.

9. Belanda semakin terjepit dalam Persetujuan Roem-Royen

Serangan Umum 1Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia, telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada. Namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet.

Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda, untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia.

Ketika terlihat titik terang bahwa RI dan Belanda bersedia maju ke meja perundingan, maka atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dari AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen. Dalam perundingan itu, RI tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka perundingan-perundingan selanjutnya. Sebaliknya pihak Belanda menuntut agar lebih dulu dicapai persetujuan tentang perintah penghentian perang gerilya oleh pihak RI.

Merle Cochran, wakil dari AS di UNCI mendesak agar Indonesia mau melanjutkan perundingan. Waktu itu Amerika Serikat menekan Indonesia, kalau Indonesia menolak, Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun. Perundingan segera dilanjutkan pada tanggal 1 Mei 1949. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Persetujuan Roem-Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut.

Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS), tanpa syarat.
Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda. Pihak tentara dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu, namun Panglima Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden Moh. Hatta. Dalam sidang kabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkobuwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan.

10. Peristiwa Yogya Kembali

Bagaimana setelah disetujuinya Perjanjian Roem Royen? Bagaimana proses kembalinya RI dan nasib pasukan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman? Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan itu, maka pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur ke luar Yogyakarta. Setelah itu TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan Peristiwa Yogya Kembali. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.

Sejak awal 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. kelompok pertama adalah Kelompok Bangka. Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang dibawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamangkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka

Letkol Soeharto dan anak buahnya

Jenderal Sudirman dengan ditandu memasuki kota Yogyakarta setelah melakukan perang gerilya

mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri dari Sukarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

Rombongan PDRI mendarat di Maguwo pada 10 Juli 1949. Mereka disambut oleh Sultan Hamangkubuwono IX, Moh. Hatta, Mr.Roem, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tadjuddin serta pembesar RI lainnya. Pada tanggal itu pula rombongan Panglima Besar Jenderal Sudirman memasuki Desa Wonosari. Rombongan Jenderal Sudirman disambut kedatangannya oleh Sultan Hamengkubuwono IX dibawah pimpinan Letkol Soeharto, Panglima Yogya, dan dua orang wartawan, yaitu Rosihan Anwar dari Pedoman dan Frans Sumardjo dari Ipphos. Saat menerima rombongan penjemput itu Panglima Besar Jenderal Sudirman berada di rumah lurah Wonosari. Saat itu beliau sedang mengenakan pakaian gerilya dengan ikat kepala hitam. Pada esok harinya rombongan Pangeran Besar Jenderal Sudirman dibawa kembali ke Yogyakarta. Saat itu beliau sedang menderita sakit dengan ditandu dan diiringi oleh utusan dan pasukan beliau dibawa kembali ke Yogyakarta. Dalam kondisi letih dan sakit beliau mengikuti upacara penyambutan resmi dengan mengenakan baju khasnya yaitu pakaian gerilya.

Presiden, Wakil Presiden dan rombongan tiba di Yogyakarta

Upacara penyambutan resmi para pemimpin RI di Ibukota dilaksanakan dengan penuh khidmat pada 10 Juli. Sebagai pimpinan inspektur upacara adalah Syafruddin Prawiranegara, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan para pimpin RI yang baru saja kembali dari pengasingan Belanda. Pada 15 Juli 1949, untuk pertama kalinya diadakan sidang kabinet pertama yang dipimpin oleh Moh. Hatta. Pada kesempatan itu Syafruddin Prawiranegara menyampaikan kepada Presiden Sukarno tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PDRI selama delapan bulan di Sumatera Barat. Pada kesempatan itu pula Syafruddin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden RI Sukarno. Dengan demikian maka berakhirlah PDRI yang selama delapan bulan memperjuangkan dan mempertahankan eksistensi RI.

11. Konferensi Inter Indonesia untuk Kebersamaan Bangsa

Belanda tidak berhasil membentuk negara-negara bagian dari suatu negara federal. BFO. Namun di antara para pemimpin BFO banyak yang sadar dan melakukan pendekatan untuk bersatu kembali dalam upaya pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini terutama didorong oleh sukses yang diperoleh para pejuang dan TNI kita dalam perang gerilya. Mereka sadar hanya akan dijadikan alat dan boneka bagi kekuasaan Belanda. Oleh karena itu perlu dibentuk semacam front untuk menghadapi Belanda.

Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali diadakan Konferensi Inter-Indonesia untuk menghadapi usaha Van Mook dengan Negara bonekanya. Ternyata hasil Konferensi Inter-Indonesia itu berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara pihak RI menyetujui terbentuknya Negara RIS, tetapi bukan berarti pemerintah RIS tunduk kepada pemerintah Belanda.

Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain:

Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme.
RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.
RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun Belanda.
Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.

Dalam konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membenluk Panitia Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. BFO juga mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Pihak RI juga menyepakati bahwa Konstitusi RIS akan dirancang pada saal KMB di Den Haag.

12. KMB dan Pengakuan Kedaulatan

Perjanjian Roem Royen belum menyelesaikan masalah Indonesia Belanda. Salah satu agenda yang disepakati Indonesia Belanda adalah penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Bagaimana pelaksanaan KMB tersebut? Bagaimana kelanjutan perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah selesai KMB? Mari kita lacak peristiwa-peristiwa proses pengakuan kedaulatan RI dari Belanda!

Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk :

Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk :

menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda
untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan Persetuiuan Renville.

Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB terutama sebagai berikut.

Soal Uni Indonesia-Belanda. Pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerja sama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda menghendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen (mengikat).

Soal utang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara

Suasana Pembukaan KMB

Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI.

Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagal berikut.

Belanda mengakui keberadaan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk Belanda.
Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan.
Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung
Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar , berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.
RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan.
RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri.

Setelah KMB selesai dan menghasilkan berbagai keputusan dengan segala cara pelaksanaannya, kemudian Moh. Hatta dan rombongan pada tanggal 7 November 1949 meninggalkan negeri Belanda. Rombongan kemudian singgah ke Kairo dan Rangoon. Tanggal 14 November 1949 Moh. Hatta tiba di Maguwo, Yogyakarta disambut oleh Presiden.

13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Isi KMB diterima oleh KNIP melalui sidangnya pada tanggal 6 Desember 1949. Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas Konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi Konstitusi RIS.

Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Bagi RI keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia sekalipun dalam bentuk federasi RIS. Dalam konstitusi itu juga dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan DPR. Senat merupakan perwakilan negara/daerah bagian yang masing-masing diwakili dua orang. Kemudian, DPR beranggota 150 orang yang merupakan wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.

Tanggal 16 Desember1949, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi Ir. Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumah Atmaja , dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949 Kabinet Moh. Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk Pemerintahan RIS.

Upacara serah terima jabatan Presiden RI dari Ir. Sukarno kepada Mr. Asaat

Dengan diangkatnya Sukarno sebagai Presiden RIS, maka presiden RI menjadi kosong. Untuk itu, maka ketua KNIP, Mr. Asaat ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI. Tanggal 27 Desember 1949 Mr. Asaat dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden RI sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan dari Sukarno kepada Mr. Asaat. Langkah ini diambil untuk mempertahankan kelangsungan negara RI. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan, karena memiliki kepala negara.

14. Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan

Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink.

Dengan berakhirnya KMB itu, berakhir pula perselisihan Indonesia Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Libanon, Saudi Arabia dan Afganistan, India, dan

Upacara serah terima penandatanganan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949

lain-lain. Untuk perkataan “penyerahan kedaulatan” itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai “pengakuan kedaulatan”, walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut. Namun, dalam kenyataan oleh masyarakat internasional diakuinya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember 1949, namun keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan oleh bangsa Indoensia. Pada saat itu bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa Indonesia sendiri.

15. Kembali ke Negara Kesatuan

Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian/daerah yang merupakan ciptaan Belanda, terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah sebagai berikut.

Negara Indonesia Timur (NIT) merupakan negara bagian pertama ciptaan Belanda yang terbentuk pada tahun 1946.
Negara Sumatra Timur, terbentuk pada 25 Desember 1947 dan diresmikan pada tanggal 16 Februari 1948. Negara Sumatra Selatan, terbentuk atas persetujuan Van Mook pada tanggal 30 Agustus 1948.
Daerahnya meliputi Palembang dan sekitarnya. Presidennya adalah Abdul Malik.
Negara Pasundan (Jawa Barat),.
Negara Jawa Timur, terbentuk pada tanggal 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda.
Negara Madura, terbentuk melalui suatu plebesit dan disahkan oleh Van Mook pada tanggal 21 Januari 1948.

Di samping enam negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom yang dimaksud adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar (daerah Kalimantan Tengah), Daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan.

Setelah pengakuan kedaulatan tuntutan bergabung dengan negara RI semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara/daerah yana satu dengan daerah yang lain dimungkinkan karena dikehendaki rakyatnva. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 tentang, Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian/daerah yang bergabung dengan RI maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal tiga yakni RI sendiri, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur.

Perdana Menteri RIS, Moh. Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati (NIT) dan Mansur (Sumatra Timur). Mereka sepakat untuk membetuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan usul dari DPR Sumatra Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari Sumatra Timur dan NIT. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah :

Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945.
Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan.

Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui Rancangan UUD itu menjadi UUD Sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Sementara KNIP, menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan parlemen (DPR) dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini Presiden Sukarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Sukarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asaat. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup negara RIS, dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Sukarno kembali sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

SIMPUL SEJARAH

Belanda tidak rela begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka.
Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.
Untuk memecahkan masalah hubungan Indonesia Belanda, bangsa Indonesia menggunakan dua cara yakni diplomasi dan konfrontasi.
Kesabaran dan kegigihan bangsa Indonesia akhirnya memperoleh hasil dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.

C. Mengamalkan Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

Jendral Sudirman di atas tandu

Jendral Sudirman adalah salah satu tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Sosok tentara, pemimpin, guru, dan bapak bangsa yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang dilahirkan untuk revolusi kemerdekaan. Sosok yang selalu taat kepada pemimpin bangsa. Sosok religius dan tidak pernah takut dan gentar sedikitpun akan kekuatan asing.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam perang kemerdekaan, banyak mengandung nilai-nilai positif sebagai nilai-nilai perjuangan yang penting untuk kamu ketahui. Beberapa nilai perjuangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada, sekalipun dengan paham/ideologi atau organisasi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa pelucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan Sekutu maupun Belanda, semua anggota TNI, berbagai anggota kelaskaran dan rakyat bersatu padu.

Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misaInya pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya tercapai pada tanggal 17 Desember 1950. Negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia.

2. Rela Berkorban dan Tanpa Pamrih

Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya, demi perjuangan kemerdekaan. Kita tidak dapat menghitung berapa para pejuang kita yang gugur di medan juang, berapa orang yang harus menanggung cacat dan menderita, akibat perjuangannya. Juga berapa jumlah harta benda yang dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan, semua tidak dapat kita perhitungkan.

3. Cinta pada Tanah Air

Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Timbullah semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya maka munculah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatra, di Jawa, Bali, Sulawesi dan tempat-tempat lain, muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing, demi kemerdekaan tanah airnya.

4. Saling Pengertian dan Harga Menghargai

Di dalam perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, diperlukan saling pengertian dan sikap saling menghargai di antara para pejuang. Sebagai contoh perbedaan pandangan antara pemuda (Syahrir dkk.) dengan Bung Karno-Bung Hatta dari golongan tua, tetapi karena saling pengertian dan saling menghargai, maka kesepakatan dapat tercapai. Teks proklamasi dapat diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan, adalah bukti nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional.

Berangkat dari sikap saling pengertian dan saling menghargai juga dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan. Timbullah rasa kebersamaan. Sebagai contoh, tokoh-tokoh Islam yang pernah menjadi Panitia Sembilan dan PPKI, memahami dan menghargai kelompok-kelompok lain, sehingga tidak keberatan untuk menghilangkan kata-kata dalam Piagam Jakarta, ” Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” dan diganti dengan ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan damai, sedangkan kaum militer menekankan strategi perjuangan bersenjata. Ternyata berkat saling menghargai, baik perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata dapat saling mendukung. Begitu juga ketika terjadi Agresi Belanda II, para pemimpin sipil ingin bertahan di pusat ibu kota (sehingga akhirnya ditawan Belanda) sedangkan kaum militer ingin ke luar kota untuk melancarkan gerilya. Kaum militer tidak memaksakan kehendaknya agar kaum sipil ikut ke luar kota untuk bergerilya, dan begitu sebalikya. Semua ini ada hikmahnya, bahwa perjuangan diplomasi maupun perjuangan bersenjata saling mengisi dan sama-sama pentingnya.

Nilai-nilai perjuangan seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, saling pengertian atau tenggang rasa dan harga menghargai, merupakan nilai-nilai yang penting untuk dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu tidak hanya penting di masa perjuangan menentang penjajahan, tetapi juga dalam kegiatan pembangunan sekarang. Apabila kita memahami dan kemudian mengamalkan nilai-nilai tersebut, menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tinggi. Setiap orang yang memiliki kesadaran sejarah semacam itu tentunya tidak akan korupsi, tidak akan memperkaya diri dengan mengorbankan orang lain, tidak akan sewenang-wenang dan tidak akan menyebarkan isu-isu perpecahan yang hanya untuk kepentingan golongan sendiri. Dengan ini, maka pembangunan demi kemaslahatan umum akan dapat tercapai.

Sungguh kemerdekaan ini telah ditegakkan dengan seluruh pengorbanan, baik jiwa, raga, dan harta, penuh dengan tetesan darah dan derai air mata, beratus-ratus ribu jiwa melayang sebagai tumbal demi tegaknya panji-panji NKRI. Mengapa tega dinodai dengan berbagai tindak amoral, korupsi, penyalahgunaan wewenang, teror dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Sungguh rendah kesadaran sejarah bangsaku”.

SIMPUL SEJARAH

Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia masih harus menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mencapai kedaulatan penuh.
Bangsa Indonesia tidak patah semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dilakukan dengan cara damai maupun bersenjata.
Perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kedaulatan berhasil dengan diperolehnya pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada akhir tahun 1949.
Banyak tokoh terlibat dalam proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia. Dengan cara yang berbeda-beda, para tokoh menunjukkan suri tauladan yang patut ditiru generasi sekarang dan yang akan datang.
Kemerdekaan bukan berarti perjuangan telah selesai. Perjuangan tidak lebih ringan, tetapi justru semakin berat.Walaupun musuh yang dihadapi berbeda dengan masa penjajahan, tetapi membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berhadapan dengan situasi politik dan ekonomi yang sangat kacau balau. Sistem pemerintahan belum mantap, dan kondisi keuangan Negara sangat minim.

Demikianlah postingan yang kami bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sebelum admin mengakhiri pembahasan ini, kami ingin anda menbaca artikel yang penting juga buat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan anda mengenai Tirani Matahari Terbit Masuknya Jepang Ke Indonesia. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan kunjugan di blog tercinta kami.

Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

A. Menganalisis Perkembangan dan Tantangan Awal Kemerdekaan

1. Kondisi Awal Indonesia Merdeka

2. Kedatangan Sekutu dan Belanda

3. Merdeka atau Mati!

a. Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang

b. Pengambilalihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta

c. Ribuan Nyawa Arek Surabaya untuk Indonesia

d. Pertempuran Palagan Ambarawa

e. Pertempuran Medan Area

f. Bandung Lautan Api

g. Berita Proklamasi di Sulawesi

h. Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali

SIMPUL SEJARAH

B. Mengevaluasi Perjuangan Bangsa: Antara Perang dan Damai

1. Perjanjian Linggarjati

a. Perundingan Awal di Jakarta

b. Perundingan Hooge Valuwe

c. Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

d. Konferensi Malino

2. Agresi Militer Belanda I

3. Komisi Tiga Negara sebagai mediator yang berharga

4. Perjanjian Renville

5. Agresi Militer II : Tekad Belanda Melenyapkan RI

6. Peranan PDRI sebagai Penjaga Eksistensi RI

7. Terus memimpin gerilya

8. Peranan Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk Menunjukkan Eksistensi TNI

9. Belanda semakin terjepit dalam Persetujuan Roem-Royen

10. Peristiwa Yogya Kembali

11. Konferensi Inter Indonesia untuk Kebersamaan Bangsa

12. KMB dan Pengakuan Kedaulatan

KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk :

13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat

14. Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan

15. Kembali ke Negara Kesatuan

SIMPUL SEJARAH

C. Mengamalkan Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

1. Persatuan dan Kesatuan

2. Rela Berkorban dan Tanpa Pamrih

3. Cinta pada Tanah Air

4. Saling Pengertian dan Harga Menghargai

SIMPUL SEJARAH

0 Response to "Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI"

Posting Komentar